PEKANBARU – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Pekanbaru 2026 akhirnya ketok palu, Sabtu (17/1/2026) malam sebesar Rp3,049 triliun, sempat terjadi keterlambatan.
Juru bicara Banggar Irman Sasrianto menyebutk terjadi penurunan anggaran dibanding tahun sebelum.
“APBD Kota Pekanbaru 2026 disahkan sebesar Rp3,049 triliun, turun sekitar Rp162 miliar dari APBD 2025 senilai R 3,21 triliun,” kata Irman.
Sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas dan mendapatkan porsi sangat besar, disusul beberapa dinas lain.
Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menjelaskan, APBD 2026 akan difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi UMK, peningkatan sumber daya manusia, pendidikan, sosial, serta pelestarian budaya Melayu.
“Kami akan menindaklanjuti seluruh saran dan masukan DPRD. Mari bersama-sama menjaga stabilitas daerah agar APBD ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Agung.
Walikota juga mengakui pembahasan APBD sempat berjalan alot hingga muncul opsi penggunaan peraturan kepala daerah (perkada). Namun ia bersyukur eksekutif dan legislatif akhirnya mencapai kesepakatan.
“Sekarang sudah menjadi APBD. Terimakasih, semoga ke depan kota Pekanbaru semakin maju dan sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru Isa Lahamid menyebut tidak ada perubahan signifikan dari KUA-PPAS hingga APBD 2026 disahkan. Ia memastikan aspirasi masyarakat dan DPRD tetap terakomodasi.
“Termasuk persoalan banjir dan perbaikan drainase. Insyaallah, infrastruktur pelayanan publik dan mitigasi banjir masuk dalam anggaran tahun ini,” jelas Isa.
Berikut alokasi anggaran 2026 di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
1. Dinas Pendidikan Rp804 miliar
2. Dinas Kesehatan Rp322 miliar
3. Dinas Perkim Rp261 miliar
4. Dinas PUPR Rp233 miliar
5. 15 Kecamatan se-Pekanbaru Rp191 miliar
6. Sekretariat Daerah Rp136 miliar
7. Sekretariat DPRD Rp136 miliar
8. BPKAD Rp134 miliar (KUA-PPAS Rp78 m)
9. Dinas Perhubungan Rp116 miliar
10. DLHK Rp113 miliar
11. Badan Pendapatan Daerah Rp79 miliar
12. Satuan Polisi Pamong Praja Rp30 miliar
13. Inspektorat Rp27 miliar
14. Damkar Rp24 miliar
15. BLUD UPT Trans Pekanbaru Rp24 miliar
16. Diskominfotiksan Rp22 miliar
17. Dinas Pertanian dan Perikanan Rp22 miliar
18. Disdukcapil Rp20 miliar
19. BKPSDM Rp19 miliar
20. Bappeda Rp18 miliar
21. Dinas Pertanahan Rp18 miliar
22. Badan Kesbangpol Rp17 miliar
23. Dinas Sosial Rp15 miliar
24. DPM-PTSP Rp15 miliar
25. Disperindag Rp15 miliar
26. Dispusip Rp14 miliar
27. Dispora Rp13 miliar
28. Dinas Perempuan dan Anak Rp12 miliar
29. BPBD Rp12 miliar
30. Disdalduk-KB Rp11 miliar
31. Disbudpar Rp10 miliar
32. Dinas Tenaga Kerja Rp10 miliar
33. Balitbang Rp9 miliar
34. Dinas Koperasi dan UKM Rp8 miliar
35. Dinas Ketahanan Pangan Rp7 miliar
36. BLUD UPT Air Bersih dan Limbah Rp4 miliar
37. BLUD UPT Perparkiran Rp3 miliar.
